PDLN

Perjalanan Dinas Luar Negeri

Fasilitasi Perjalanan Dinas Luar Negeri
Bagi Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah/
Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas ke Luar Negeri

  1. Perjalanan dinas ke luar negeri harus dilaksanakan dengan sangat selektif yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;
  2. Perjalanan dilakukan sepanjang pelaksanaan tugas di dalam negeri tidak ada yang mendesak;
  3. Rombongan diupayakan dalam jumlah yang sangat terbatas dan hanya yang bidang tugasnya sangat terkait dengan substansi yang akan dibahas;
  4. Perjalanan dilakukan setelah mendapat izin dari Presiden (Dilakukan lewat Kementerian Sekretariat Negara).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah

  1. Pasal 3 ayat (1) : ASN di lingkungan Kementerian dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD dapat melakukan perjalanan ke luar negeri;
  2. Pasal 4 ayat (1) : Perjalanan ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal (3) wajib mendapatkan izin dari Menteri;
  3. Pasal 1 poin 18 : Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
  1. Izin Keluar Negeri Dengan Alasan Penting bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota;
  2. Rekomendasi Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota;
  3. Rekomendasi Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi ASN Pemda.
  1. Ibadah;
  2. Pengobatan;
  3. Kepentingan Keluarga:
    1. Wisuda anak, istri, suami;
    2. Mendampingi pengobatan anak, istri, suami;
    3. Menghadiri perkawinan anggota keluarga;
    4. Kedukaan anggota keluarga.
  1. Penjajakan Kerja Sama;
  2. Tindak Lanjut Kerja Sama;
  3. Kunjungan Persahabatan;
  4. Promosi Pameran Potensi dan Budaya Daerah;
  5. Pendidikan dan Pelatihan;
  6. Studi Banding;
  7. Seminar/ Lokakarya/ Konferensi/ Pertemuan Internasional;
  8. Penandatanganan Naskah Kerja Sama;
  9. Narasumber/ Pembicara.
  1. Waktu Pengajuan Permohonan Paling Lambat 31 Hari Kerja Sebelum Waktu Pemberangkatan
  2. Proses Pengurusan Permohonan Kurang Lebih 31 Hari Kerja Sejak Pengajuan

Bagian Pemerintahan Setda Kota Tegal

Pengajuan Rekomendasi Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Izin Keluar Negeri Dengan Alasan Penting bagi Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dan ASN.

Sekretariat DPRD Kota Tegal

Pengajuan Rekomendasi Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Izin Keluar Negeri Dengan Alasan Penting bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.

  1. File Scan KTP
  2. File Scan Surat Pernyataan Tidak Menjalani Proses Hukum, ditandatangani di atas meterai
  3. File Scan Surat Permohonan dari Wali Kota
  4. File Scan Surat Pernyataan Biaya Pribadi, ditandatangani di atas meterai
  5. File Scan Surat Keterangan/ Surat Bukti Izin Kewajiban Agama, Izin Berobat, Izin Keperluan Keluarga
  6. Data Negara dan Kota Tujuan, Hari Pemberangkatan dan Kepulangan
  1. File Scan KTP
  2. File Scan Surat Keterangan Keabsahan Dokumen dari Unit Kerja
  3. File Scan Keterangan Urgensi Keikutsertaan Peserta
  4. File Scan Surat Permohonan dari Wali Kota
  5. File Scan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan
  6. File Scan TOR/ Kerangka Acuan Kerja (KAK)
  7. File Scan dipa/ DPA/ Surat Keterangan Pendanaan
  8. File Scan Surat Undangan
  9. File Scan Rincian Anggaran Biaya (RAB)
  10. File Scan Data Personil Peserta PDLN (KTP, Email, Nomor Telepon)
  11. File Scan KBRI
  12. Data Negara dan Kota Tujuan, Hari Pemberangkatan dan Kepulangan
  1. Pendidikan dan Pelatihan : Letter of Acceptance
  2. Tugas Belajar : Letter of Acceptance dan File Scan Surat Pernyataan Kembali ke Indonesia
  3. Kunjungan Persahabatan/ Kebudayaan : File Scan Surat Konfirmasi Perwakilan Republik Indonesia di Negara Tujuan
  4. Penjajakan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri : File Scan Kajian Rencana Kerjasama
  5. Tindak Lanjut Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri : File Scan Surat Pernyataan Kehendak dan/ atau Naskah Kerjasama
  6. Studi Banding : File Scan Surat Keterangan Urgenitas dari Pelaksanaan Studi Banding
  7. Lokakarya/ Seminar/ Workshop : -
  8. Pertemuan Internasional dan Konferensi : File Scan Surat Undangan dari Kementerian/ Lembaga Terkait
  9. Penandatanganan Naskah Kerjasama/ Perjanjian Internasional : File Scan MOU dan File Scan LOI
  10. Menjadi Narasumber/ Pembicara : File Scan Surat Keterangan Biaya Ditanggung oleh Negara Pengundang
  11. Promosi dan Pameran Potensi dan Budaya Daerah : Profil Potensi Daerah yang Akan Dipromosikan