Gambaran Umum

Laporan Penyelengaraan Pemerintahan Daerah

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) adalah laporan yang disampaikan oleh Pemeintah daerah kepada pemerintah pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran. LPPD disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir dan disampaikan melalui SILPPD.

Dasar hukum penyusunan Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan DAerah Berbasis Elektronik adalah :

  1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
  5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Capaian Kineja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang terdiri dari:

  1. Capaian Kineja Makro;
  2. Capaian Kineja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
  3. Capaian Akuntabilitas Kinerja Pemda;

Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan (TP), yang terdiri dari:

  1. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan yang diterima Provinsi dari Pemerintah Pusat;
  2. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan yang diterima Kabupaten/Kota dari Provinsi;

Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang terdiri dari:

  1. Hasil penerapan SPM;
  2. Kendala penerapan SPM;
  3. Ketersediaan alokasi anggaran penerapan SPM